Tata Ruang dan Hutan Untuk Masyarakat

Tata Ruang dan Hutan Untuk Masyarakat
Poto Ilustrasi

MAJALENGKA - Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.

Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mangadung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat. 


Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.


Namun demikian untuk hal hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. 


Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh manteri yang membidangi kehutanan. 


Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal. Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pemberdayaan
Kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik merupakan dua kekuatan ekonomi Indonesia. Sudah sepatutnya pada era pemerintahan mendatang membangun skema pengelolaan sumber daya alam yang menyejahterakan rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan salah satu potensi kekayaan alam yang luar biasa adalah kawasan hutan. Pengelolaan hutan secara lestari adalah suatu keniscayaan. Hutan memiliki fungsi ekologi sekaligus ekonomi. Investasi yang mengedepankan kelestarian lingkungan dalam menggerakkan sektor riil untuk memacu pertumbuhan ekonomi kini menjadi tuntutan utama.

Penulis : Yudhi Sumarna S.Hut. Msi.  Penyuluh Kehutanan Ahli Muda CDK 1 Bogor/ Asep Wahid

Majalengka Jawa Barat
Asep Wahidin

Asep Wahidin

Previous Article

Hak Asasi Manusia dan Kualitas Lingkungan...

Next Article

Buah Maja dan Manfaatnya

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 79

Postingan Tahun ini: 134

Registered: May 23, 2021

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 66

Postingan Tahun ini: 134

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 65

Postingan Tahun ini: 102

Registered: Aug 19, 2021

Zulfahmi

Zulfahmi

Postingan Bulan ini: 45

Postingan Tahun ini: 77

Registered: Nov 23, 2021

Profle

Aleks Waine

Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua, Apa Masalahnya?
Pesan “Nabi Papua” Untuk Tanggal 1 Desember 2021   
Ada Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Banyuwangi, Begini Modusnya
Pemilik Tempuh Jalur Hukum Setelah Satpol PP Tutup Sepihak Usaha Peternakan

Follow Us

Recommended Posts

Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar
Bupati Sukabumi Paparkan Road Map Ciletuh-Palabuhanratu Unesco Global Geopark 
Anugerah SNI Pasar Rakyat 2021, Wamendag Jerry Sambuaga Belanja di Pasar Padang Panjang
Aksi Damai HARKODIA, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Ajak Massa Duduk dan  Sampaikan Aspirasi Dengan Tenang
Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru